IGMTVnews.com, PALEMBANG – Webinar yang mengangkat tema Strategic Collaborative Governance, Pemerintah daerah dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi di era new normal menyimpulkan setidaknya enam poin yang diharap bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan new normal masyarakat Indonesia ke depan pasca hantaman covid-19 ini.
Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri dan Pembina Komunitas Akademik Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Muhammad Qur’anul Kariem, S.IP., M.I.P menyebut jika pihaknya sengaja mengangkat tema tersebut dengan melihat kegelisahan di dalam pemerintah.
Kondisinya, Presiden mengeluhkan birokrasi pemerintah di tingkat pusat dan daerah yang lamban dan tidak responsif dalam rangka pemulihan kondisi sosial-ekonomi di masyarakat akibat dampak dari pandemi covid-19. “Oleh karena itu kami mencoba membedah dari sudut pandang teori collaborative governance sebagai alternatif solusi dari stagnasi pemerintah yg saat ini terjadi di tengah ancaman krisis,” katanya, Senin (29/6/2020).
Dalam webinar dengan pembicara Dr (Cand) Prawira Yudha Pratama, M.Ip tersebut menghasilkan setidaknya, terdapat enam poin besar. Collaborative Governance merupakan salah satu solusi dari birokrasi yang kaku dan tidak responsif dalam pemulihan kondisi sosial ekonomi di era new normal; Terciptanya sebuah komitmen, solidaritas, kohesi sosial, inkusi sosial, kepercayaan sosial akan menghasilkan public value yang bermanfaat bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.
“Pemerintah juga harus memiliki kejelasan dan ketegasan dalam menyampaikan kebijakan new normal, serta membuat regulasi mengenai pemulihan kondisi sosial ekonomi yang dipakati bersama seluruh stakeholders yang terkait,” katanya.
Dalam webinar tersebut juga menyoroti sikap pemerintah yang tidak konsisten dengan aturan/kebijakan pada masa pandemi covid-19, masyarakat selama ini sudah mematuhi anjuran2 pemerintah.
Atas kondisi itulah, lanjutnya, semua elemen harus bahu membahu berkolaborasi untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi dengan cara membangun kepercayaan, komitmen bersama, dan dukungan dari seluruh stakeholders agar kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih maksimal.
Selain itu, pemerintah daerah harus mau mereformasi tata kelola pemerintahannya dalam memulihkan kondisi sosial ekonomi di tengah ancaman krisis, agar mempunyai akselerasi dan fleksibilitas birokrasi yg lebih baik dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Dengan webinar ini kita harap wawasan mahasiswa dapat bertambah serta melatih pola berpikir kritis. Gelaran serupa sudah kita lakukan rutin bahkan akan kita gelar setiap satu – dua pekan nantinya agar budaya akademik di Ilmu Pemerintahan UIGM terbentuk, meski saat ini terjadi pandemi covid-19,” pungkasnya. (andhiko ta).
Comment