by

Kisruh Dana Haji, Marzuki Alie : Pengelolaan Dana Dijamin Aman Sebab Dipayungi Undang – Undang

IGMTVnews.co, PALEMBANG — Kembali tertundanya calon jemaah haji Indonesia untuk berangkat ke tanah suci Mekah, tahun ini memunculkan kekisruhan. Salah satunya dugaan pengelolaan dana haji.

Kondisi ini membuat sejumlah tokoh nasional angkat bicara, termasuk Dr H Marzuki Alie. Mantan Ketua DPR RI Periode 2009-2014 ini menegaskan, jika pengelolaan dana haji dijamin aman, sebab telah dipayungi Undang-undang (UU) BPKH dibanding sebelumnya yang dikelola Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam laman youtube pribadi miliknya, @Bang MA Official, Marzuki menerangkan perbedaan antara Badan Penyelenggara Haji dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Menurutnya, kedua badan tersebut berbeda tupoksi dan tanggung jawabnya.

“Bahkan pada saat saya menjabat sebagai Ketua DPR RI, UU Nomor 34 tahun 2014 tersebut saya yang mengesahkan. Saya ikut prihatin dengan isu tersebut dan ingin ikut menjelaskan bagaimana UU tersebut dibentuk mengatur agar dana haji dikelola denga baik, kredibel dan transparan, dan aman,” jelasnya.

Menurutnya, Undang-undang tersebut disahkan saat dirinya menjelang mengakhiri jabatan sebagai ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ramainya persoalan dana haji, krn issue yg tdk diklarifikasi. Pengelolaan Dana Haji dijamin aman krn dipanyungi oleh UU BPKH, dibanding sebelumnya dikelola di kemenag,” tulis Marzuki Alie dari cuitan akun Twitter miliknya @marzukialie_MA.

Seperti diketahui, kepastian pembatalan haji tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021. “Menetapkan pembatalan penyelenggaraan Haji 1442 Hijriah/2021 Masehi,” ujar Yaqut melalui siaran YouTube Kementerian Agama pada Kamis, 3 Juni 2021.

Salah satu pertimbangan pembatalan haji tahun ini karena kesehatan sebab situasi pandemi Covid-19 belum mereda bahkan dibeberapa negara muncul Covid-19 varian baru. Namun, banyak pihak juga menyangsikan kebijakan tersebut hingga minta tranparansi dana haji bahkan untuk diaudit oleh pihak yang berwenang. (andhiko tungga alam)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed